1 Pengertian keadilan Keadilan adalah suatu hal yang harus kita tetapkan dan tidak boleh dilanggar, berperilaku adil memang tidak mudah, namun kita harus tetap menjalankan hakikat keadilan yang sebenarnya. Dalam pelajaran PKN maupun Pendidikan Agama, ada banyak bab yang membahas mengenai keadil an. SistemPengkaderan HMI : a. Pengkaderan Formal ; b. Pengkaderan Non Formal ; 1. Masa Pengenalan Calon Anggota Baru (MAPERCAB) 2. Coaching Keadilan Sosial dan Keadilan Ekonomi. 12. Islam IPTEK. 13. Problematika Ummat. Diposting 30th November 2011 oleh budayaislam. 1 Lihat komentar cendikia_muslim. Sidebar. KAHMIadalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat silaturahim yang berciri keislaman, kecendekiaan dan independen. KAHMI berfungsi sebagai wadah bagi alumni Himpunan Mahasiswa Islam guna mengembangkan profesi dan kepribadian serta meningkatkan ketakwaan kepada Alla . 8,816 people like this. 9,085 people follow this. MahfudMD mengatakan bahwa salah satu problem kebangsaan Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan keadilan. politik atau ekonomi HMI, PMII, IMM,GMNI, GMKI dan lain-lain harus diadili HMIDan Kemandirian Ekonomi. Rabu, 11 April 2018, 02:38 WIB. Rusdi Ali Hanafia. PELUIT panjang sudah ditiupkan, pertanda konstelasi politik dua tahunan HMI dalam kongres yang ke-30 di Ambon telah usai. Tentunya, kader HMI se-Indonesia berharap ada gebrakan dan solusi baru yang ditawarkan oleh PB HMI terhadap masalah-masalah keumatan dan kebangsaan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap majelis hakim mempertimbangkan keadilan sosial dalam permohonan banding yang diajukan Pemprov DKI terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta 2022. Dia menuturkan, keadilan sosial dapat berdampak dengan pertumbuhan positif ekonomi Jakarta. ZJoxA7. Telah kita bicarakan ihwal relasi antara individu dengan masyarakat dimana kemerdekaan dan pembatas kemerdekaan saling bergantungan, dan dimana perbaikan kondisi masyarakat tergantung pada penyusunan rencana insan dan usaha-perjuangan bersamanya. Jika kemerdekaan dicirikan dalam bentuk yang tidak bersyarat kemerdekaan tak terbatas maka telah terang bahwa setiap orang diperbolehkan memburu dengan bebas segala impian pribadinya. Akibatnya pertarungan keinginan yang bermacam-macam itu satu sama lain dalam kesemrawutan atau anarchi. Sudah barang tentu merusak masyarakat dan menghapus kemanusiaan sebab itu mesti ditegakkan keadilan dalam penduduk . Siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam penduduk ? Sudah barang niscaya ialah penduduk sendiri, tetapi dalam prakteknya diperlukan adanya satu kalangan dalam penduduk yang alasannya kualitas-mutu yang dimilikinya senantiasa menyelenggarakan perjuangan-perjuangan menegakkan keadilan itu dengan jalan selalu menganjurkan sesuatu yang bersifat kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. Kualitas yang harus dipunyai, rasa kemanusiaan yang tinggi selaku pancaran kecintaan yang tak terbatas pada Tuhan. Di samping itu dibutuhkan kecakapan yang cukup. Kelompok orang-orang itu yaitu pemimpin masyarakat. Memimpin yakni menegakkan keadilan, menjaga supaya setiap orang memperoleh hak asasinya dan dalam jangka waktu yang serupa menghormati kemerdekaan orang lain dan martabat kemanusiaannya selaku manifestasi kesadarannya akan tanggung jawab sosial. Negara ialah bentuk penduduk yang paling penting, dan pemerintah yakni susunan penduduk yang terkuat dan berpengaruh. Oleh alasannya adalah itu pemerintah yang pertama berkewajiban menegakkan kadilan. Maksud semula dan mendasar daripada didirikannya negara dan pemerintah adalah guna melindungi manusia yang menjadi warga negara ketimbang kemungkinan perusakkan kepada kemerdekaan dan harga diri sebagai insan sebaliknya setiap orang mengambil bab pertanggungjawaban dalam persoalan-dilema atas dasar persamaan yang diperoleh melalui demokrasi. Pada dasarnya penduduk dengan masing-masing eksklusif yang ada didalamnya haruslah memerintah dan memimpin diri sendiri. Oleh sebab itu pemerintah haruslah merupakan kekuatan pimpinan yang lahir dari masyarakat sendiri. Pemerintah haruslah demokratis, berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, menjalankan budi atas persetujuan rakyat menurut musyawarah dan dimana keadilan dan martabat kemanusiaan tidak terusik. Kekuatan yang bekerjsama didalam negara ada ditangan rakyat, dan pemerintah mesti bertanggung jawab pada rakyat. Menegakkan keadilan meliputi penguasaan atas cita-cita-impian dan kepentingan-kepentingan langsung yang tak mengenal batas hawa nafsu adalah keharusan dari negara sendiri dan kekuatan-kekuatan sosial untuk menjunjung tinggi prinsip kegotongroyongan dan kecintaan sesama insan. Menegakkan keadilan amanat rakyat terhadap pemerintah yang musti dilaksanakan. Disadari oleh perilaku hidup yang benar, ketaatan kapada pemerintah termasuk dalam lingkungan ketaatan terhadap Tuhan kebenaran mutlak. Pemerintah yang benar dan mesti ditaati yaitu mengabdi kepada kemanusiaan, kebenaran dan jadinya kepada Tuhan YME. Perwujudan menegakkan keadilan yang paling penting dan berpengaruh yakni menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau pembagian kekeyaan diantara anggota penduduk . Keadilan menuntut supaya setiap orang dapat bab yang wajar dari kekayaan atau rejeki. Dalam penduduk yang tidak memedulikan batasan perorangan, sejarah ialah usaha dialektis yang berjalan tanpa kendali dari pertentangan-pertentangan kelompok yang didorong oleh ketidakserasian antara perkembangan kekuatan bikinan disatu pihak dan pengumpulan kekayaan oleh golongan-golongan kecil dengan hak-hak istimewa dilain pihak. Karena kemerdekaan tak terbatas mendorong timbulnya jurang-jurang pemisah antara kekayaan dan kemiskinan yang kian dalam. Proses berikutnya ialah jikalau sudah mencapai batas maksimal pertentangan kelompok itu akan menghancurkan sendi-sendi tatanan sosial dan membinasakan kemanusiaan dan peradabannya. Dalam masyarakat yang tidak adil, kekeyaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu memperlihatkan perbedaan-perbedaan antara insan dalam kemampuan fisik maupun mental tetapi dalam kemiskinan dalam penduduk dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan ialah keadilan yang ialah perwujudan dari kezaliman. Orang-orang kaya menjadi pelaku ketimbang kezaliman sedangkan orang-orang miskin dijadikan target atau korbannya. Oleh alasannya adalah itu sebagai yang menjadi sasaran kezaliman, orang-orang miskin berada dipihak yang benar. Pertentangan antara kaum miskin menjadi pertentangan antara kaum yang mengerjakan kezaliman dan yang dizalimi. Dikarenakan kebenaran niscaya menag terhadap kebhatilan, maka pertentangan itu disudahi dengan kemenangan tak terhindar bagi kaum miskin, lalu mereka memegang tampuk pimpinan dalam masyarakat. Kejahatan di bidang ekonomi yang menyeluruh yaitu penindasan oleh kapitalisme. Dengan kapitalisme dengan gampang seseorang dapat memeras orang-orang yang berjuang menjaga hidupnya alasannya adalah kemiskinan, kemudian merampas hak-haknya secara tidak sah, berkat kemampuannya untuk memaksakan kriteria kerjanya dan hidup terhadap mereka. Oleh sebab itu menegakkan keadilan meliputi pemberantasan kapitalisme dan segenap perjuangan akumulasi kekayaan pada sekelompok kecil penduduk . Sesudah syirik kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan ialah penumpukan harta kekayaan beserta penggunaanya yang tidak benar, menyimpang dari kepentingan biasa , tidak mengikuti jalan Tuhan. Maka menegakkan keadilan inilah membimbing insan ke arah pelaksanaan tata masyarakat yang mau memperlihatkan terhadap setiap orang peluang yang sama untuk mengontrol hidupnya secara bebas dan terhormat amar ma’ruf dan pertentangan terus menerus kepada segala bentuk penindasan terhadap manusia terhadap kebenaran asasinya dan rasa kemanusiaan nahi munkar. Dengan perkataan lain mesti diadakan restriksi-restriksi atau cara-cara memperoleh, menghimpun dan memakai kekayaan itu. Cara yang tidak berlawanan dengan kamanusiaan diperbolehkan yang ma’ruf dihalalkan sedangkan cara yang bertentangan dengan kemanusiaan dilarang yang munkar diharamkan. Pembagian ekonomi secara tidak benar itu hanya ada dalam sebuah masyarakat yang tidak mengerjakan prisip Ketuhanan YME, dalam hal ini pengukuhan berketuhanan YME tetapi tidak melaksanakannya sama nilainya dengan tidak berketuhanan sama sekali. Sebab nilai-nilai yang tidak dapat dikatakan hidup sebelum menyatakan diri dalam amal perbuatan yang positif. Dalam suatu penduduk yang tidak menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya daerah tunduk dan menyerahkan diri, manusia dapat diperbudaknya antara lain oleh harta benda. Tidak lagi seorang pekerja menguasai hasil pekerjaanya, tetapi justru dikuasai oleh hasil pekerjaan itu. Produksi seorang buruh memperbesar kapital majikan dan kapital itu berikutnya lebih memperbudak buruh. Demikian pula terjadi pada majikan bukan beliau menguasai kapital tetapi kapital itulah yang menguasainya. Kapital atau kekayaan telah menggenggam dan menunjukkan sifat-sifat tertentu mirip keserakahan, ketamakan dan kebengisan. Oleh alasannya adalah itu menegakkan keadilan bukan saja dengan amar ma’ruf nahi munkar sebagaimana diterapkan dimuka, namun juga lewat pendidikan yang intensif terhadap pribadi-langsung agar tetap mencintai kebenaran dan menyadari secara mendalam akan andanya tuhan. Sembahyang ialah pendidikan yang kontinue, selaku bentuk formil perayaan terhadap ilahi. Sembahyang yang benar akan lebih efektif dalam meluruskan dan membetulkan garis hidup manusia. Sebagaimana beliau menghalangi kekejian dan kemungkaran. Jadi sembahyang ialah penopang hidup yang benar. Sembahyang menuntaskan problem – duduk perkara kehidupan, termasuk pemenuhan kebutuhan yang ada secara instrinsik pada rohani insan yang mendalam, yaitu kebutuhan sepiritual berupa dedikasi yang bersifat mutlak. Pengabdian yang tidak tersalurkan secara benar kepada ilahi YME pasti tersalurkan kearah sesuatu yang lain. Dan membahayakan kemanusiaan. Dalam relasi itu telah terdahulu keterangan ihwal syirik yang ialah kejahatan fundamental kepada kemanusiaan. Dalam masyarakat, yang adil mungkin masih terdapat pembagian insan menjadi kelompok kaya dan miskin. Tetapi hal itu terjadi dalam batas – batas kewajaran dan kemanusian dengan pertautan kekayaan dan kemiskinan yang mendekat. Hal itu sejalan dengan dibenarkannya pemilikan eksklusif Private ownership atas harga kekayaan dan adanya perbedaan – perbedaan tak terhindar dari pada kemampuan – kemampuan langsung, fisik maupun mental. Walaupun demikian usaha – usaha kearah perbaikan dalam pembagian rejeki ke arah yang merata tetap mesti dilaksanakan oleh penduduk . Dalam hal ini zakat yaitu solusi terakhir dilema perbedaan kaya dan miskin itu. Zakat dipungut dari orang – orang kaya dalam jumlah presentase tertentu untuk dibagikan terhadap orang miskin. Zakat dikenakan hanya atas harta yang diperoleh secara benar, sah, dan halal saja. Sedang harta kekayaan yang haram tidak dikenakan zakat tetapi harus dijadikan milik umum guna manfaat bagi rakyat dengan jalan penyitaan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebelum penarikan zakat dilaksanakan terlebih dulu harus dibentuk sebuah penduduk yang adil menurut ketuhanan Tuhan Yang Maha Esa, dimana tidak lagi didapati cara menemukan kekayaan secara haram, diman penindasan atas manusia oleh insan dihapus. Sebagaimana ada ketetapan perihal bagaimana harta kekayaan itu diperoleh, juga ditetapkan bagaimana mempergunakan harta kekayaan itu. Pemilikan eksklusif dibenarkan hanya kalau hanya digunakan hak itu tidak bertentangan, pemilikan pribadi menjadi batal dan pemerintah berhak mengajukan konfikasi. Seorang dibenarkan memanfaatkan harta kekayaan dalam batas – batas tertentu, ialah dalam batas tidak kurang namun juga tidak melebihi rata – rata atau israf pertentangan dengan perikemanusiaan. Kemewahan selalu menjadi provokasi kepada kontradiksi kelompok dalam penduduk membuat akibat destruktif. Sebaliknya penggunaan kurang dari rata-rata penduduk taqti merusakkan diri sendiri dalam penduduk disebabkan membekunya sebagian dari kekayaan biasa yang mampu digunakan untuk faedah bersama. Hal itu seluruhnya ialah kebenaran alasannya adalah pada hakekatnya seluruh harta kekayaan ini yaitu milik Tuhan. Manusia semuanya diberi hak yang serupa atas kekayaan itu dan harus diberikan bagian yang masuk akal dari padanya. Pemilikan oleh seseorang secara benar cuma bersifat relatif selaku mana amanat dari Tuhan. Penggunaan harta itu sendiri mesti sejalan dengan yang dikehendaki ilahi, untuk kepentingan lazim. Maka bila terjadi kemiskinan, orang – orang miskin diberi hak atas sebagian harta orang – orang kaya, utamanya yang masih erat dalam relasi keluarga. Adalah kewajiban negara dan penduduk untuk melindungi kehidupan keluarga dan memberinya bantuan dan dorongan. Negara yang adil menciptakan tolok ukur hidup yang wajar sebagaimana yang diharapkan oleh langsung-langsung semoga diandan keluarganya dapat mengendalikan hidupnya secara terhormat sesuai dengan kainginan-keinginannya untuk mampu menerima tanggungjawab atas acara-kegiatnnya. Dalam prakteknya, hal itu bermakna bahwa pemerintah mesti membuka jalan yang mudah dan potensi yang sama kearah pendidikan, kecakapan yang wajar kemerdekaan beribadah sepenuhnya dan pembagian kekayaan bangsa yang layak. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Integrasi sistem dunia atau globalisasi, melalui segala upaya yang dilakukan pihak penyokong paham Modal dan Indivudalistik, singkatnya ideologi Kapitalisme, dalam bentuk pemanfaatan sumber daya ekonomi tengah menawarkan sederet kebahagiaan di satu sisi dan pada waktu yang sama menyuguhi serpihan kekeliruan yang berakibat tak menguntungkan bagi kemanusiaan manusia. Hal itu, diisyaratkan dengan munculnya kemudahan akses pasar yang menyediakan pelbagai komoditas siap pakai. Maupun teknologi informasi yang senantiasa menyajikan peristiwa hidup manusia yang universal tanpa melihat lokalitas tempat, serta tak tertinggal perihal fatalitasnya, dimana kesenjangan sosial terjadi dimana-mana, urbanisasi menjadi hal bernilai, isu sex serta gender, korupsi. Dan ditambah lagi pergeseran pikiran mansyarakat kearah saling berkompetisi di medan ekonomi merupakan momok terngeri di era ini. Oleh karena itu dapat di katakan bahwa kebersyukuran yang di terima Masyarakat manusia di abad 21 ini khususnya bangsa Indonesia adalah dapat memanfaatkan semua hasil garapan ideologi yang tersebut diatas dengan penuh riang dan dilain pihak tak bisa dipungkiri soal pertanyaan yang sangat mengerutkan dahi, yaitu benarkah Kapitalisme dengan skema perubahan sosial yang telah di tawarkannya seperti Pembangunanisme Developmentalisme atau salah seroang pendekarnya David Clelan dengan rupa tawaran bahwa manusia harus hidup berkalang motif prestasi supaya sejahtera dapat membawa bahtera masyarakat berorientasi harmoni.? Tentu tak segampangnya menjawab hal ini sebab butuh analisis terhadap eksperiman gaya perubahan sosial ala kapitalisme itu Fakih yang menulis runtuhnya teori pembangunan dan globalisasi menafsirkan pembangunan sebagai proses peningkatan kehidupan sosial, ekonomi, politik budaya masyarakat yang lebih baik. Sementara tambahan isme pada pembangunan ialah ketika terjadi pretensi berlebihan suatu rezim yang segalanya memakai metode perubahan masyarakat bedasarkan Kapitalisme, seperti penerimaan pihak swasta secara bebas dan leluasa di bidang ekonomi dengan sedikit campur tangan pemerintah Negara melalui investasi besar-besaran dalam membangun Negara, dan memperketat kebijakan fiskal, dengan warga Negara terus berjuang memenuhi pajak rumah, tanah, pelabuhan, dan lain-lain. Kemudian mengurangi subsidi kepada rakyat demi pembangunan. Yang juga tak tersisa soal ketatnya implementasi agenda WTO, IMF, WORLD BANK sebagai hasil ganti rugi utang Negara. Maka pembagunannya akan condong bukan pada peningkatan ekonomi warga masyarakat melainkam lebih mengikuti pihak swasta bumiputera ataupun Asing dalam penerapan kesejahteraan yang tentu saja secara sederhana mereka pihak swasta dengan modal yang cukup besar hanya memikirkan keuntungan dibanding melihat kesejahteraan Negara beserta masyarakat. Sebagai pembuktian tentang praktek developmentalisme di Indonesia maka realitas perubahan masyarakat menunjukan bahwa pemerintah RI dalam bentuk yang sangat modern memakai hal ini untuk mencapai tujuan bernegara. maka tak ayal lagi, para pengisi kursi kabinet adalah pemilik saham terbanyak di Pertambangan yang terus melebarkan sayapnya di daerah-daerah penyedia bahan mentah. selain itu, baru-baru ini polemik bisnis vaksin pun membisik keras yang dilakoni oleh para oknum menteri pula. Ini semua atas nama pembangunan Negara dengan spirit devolomentlisme. Kendatipun demikian pihak swasta asing dari Amerika, Cina dan seluruh Negara Industri tak kalah berambisi untuk menguasai sendi ekonomi Dunia dengan sasarannya Indonesia yang menjadi penyedia komoditi mentah, dari Nikel sampai batu bara sebagai sapi perahan, tak mengikuti tujuan Negara Indonesia dan seenaknya menancapkan kuku kekusaannya yang itu semua dilegalkan dengan perubahan sosial ala kapitalisme atau developmentalisme tersebut. Alhasilnya adalah pemiskinan kalangan menengah bawah bumiputera nyata terjadi meskipun tak sampai mati namun sangat berarti ketika terlihat kemewahan gedung senayan vis a vis para gelandangan dan pengemis di waktu yang sama. Selain itu krisis lingkungan hidup karena ekspansi pertambangan yang dapat dilihat dari bukti terjadinya banjir bandang, polusi dan sebagainya. Dalam menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di Indonesia maka patut pemerintah RI harus lakukan prufikasi pembangunan berdasarkan Pancasila agar arah perubahan sosial dimulai dari kemandirian dan mementingkan nasib orang banyak, dan berpijak di atas nilai Ketuhanan serta kemanusiaan yang sebenanrnya . Oleh karena itu BUMN sebagai lembaga besar usaha ekonomi Negara sudah seharusnya mengambil alih semua urusan ekonomi dengan membatasi kebebasan pihak swasta melalui pemberdayaan hanya pada hal yang tak umum tetapi khusus seperti menjadi pembeli pihak kedua yang perannya tak menentukan hajat hidup orang banyak. Kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang kebusukan ekonomi liberal yang selama ini menjadi predator keadialan sosial dan ekonomi. Akhirnya developmentalisme dengan kebebasan ekonomi atas nama pembangunan oleh pihak swasta bukanlah kelompok masyarakat yang dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Namun masyarakat Indonesia-lah yang mampu dengan cara pemerintah RI melihat pancasila sebagai kerangka ilmu, ideologi dan metodologi perubahan sosial.Yakin_Usaha_SampaiYakusaKrisisKepercayaanMelawanLupa Lihat Pendidikan Selengkapnya Oleh Alwi Husein Al Habib, Kabid PA HMI Cabang SemarangAda sebuah permisalan menarik yang bisa dijadikan contoh nyata tentang keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Permisalan tentang seorang kaya raya yang membangun rumah di perkampungan orang miskin. Terlihat sederhana, tapi mari kita bahas dari segi keadilan sosial dan keadilan berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia dan memiliki arti dasar sama. Namun, adil tidak selalu sama. Adil bisa juga diartikan proporsional. Ibarat punya anak SD dan SMA maka dalam keadilan keduanya harus sama sama disangoni jajan namun letak adilnya adalah memberikan sangu kepada anak SMA lebih banyak dari anak SD karena keperluan yang berbeda. Itulah proporsional, menempatkan sesuatu pada tempatnya atau sesuai begitu dengan cerita diawal. Ada seorang kaya yang bergelimang harta. Ia membangun rumah mewah di tengah perkampungan yang miskin. Sehingga nampak jelas perbedaan kasta antar si kaya dan si miskin dilihat dari bangunannya. Si kaya membangun rumah 3 lantai sedang di miskin rumahpun menggunakan bambu yang sewaktu waktu bisa rubuh. Dalam konteks ini, siapa yang salah?Berbicara hukum, tidak ada yang salah. Sah-sah saja membangun rumah di tengah perkampungan miskin asalkan tanahnya milik pribadi dan bukan hasil mengambil tanah milik orang. Pun secara ekonomi, boleh dikatakan adil karena ia menempatkan sesuatu pada tempatnya yakni membangun rumah sesuai dengan budget yang dimilikinya. Mengapa rumah si miskin dibangun dengan bambu? Karena segitu kemampuannya. Begitupun dengan si kaya bisa membangun rumah 3 lantai, karena sesuai dengan kesanggupannya. Bukankah ini adil? Secara ekonomi, sosial, kasus ini bisa saja jadi tidak adil. Karena melihat sekitar rumah si kaya; banyak yang kelaparan, putus sekolah, gizi buruk, stunting, dll. Uang yang ia gunakan untuk bangun rumah, bisa untuk menyekolahkan puluhan anak miskin putus sekolah di perkampungan itu. Bisa juga mengatasi gizi buruk anak balita dan menurunkan kasus stunting. Tapi uang itu malah ia gunakan untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan hanya contoh kisah. Banyak dari kita yang tidak sadar bahwa ketidakadilan justru marak terjadi dan sering dianggap tidak ada. Memangnya para youtuber yang memamerkan harta, rumah, mobil, jam, dan motornya adalah orang yang adil? Secara ekonomi, ya. Tapi secara sosial ini ketidakadilan. Sadar atau tidak, mereka juga dapat uang dari penonton yang kebanyakan adalah si miskin. Sudah kaya, tertimpa tangga rezeki. Si miskin hanya bisa menonton dan yang kaya tetap mereka. Si miskin makin miskin karena kuota habis dan harus diisi ulang, sedangkan si kaya makin kaya karena video pamer mereka menghasilkan Max dalam teorinya menyebut serangkaian kisah ini dengan Alienisasi atau keterasingan. Maksudnya adalah ada kelompok yang terasingkan dari hasil kerjanya. Kelompok ini dinamakan dengan proletar atau buruh. Dalam konteks cerita tadi adalah si miskin. Si miskin membangun rumah mewah milik tetangganya. Ia yang memiliki kepiawaian dalam membangun rumah justru rumahnya tidak sebagus yang ia bangun untuk orang lain. Pun buruh yang bekerja setiap hari menghasilkan banyak produk makanan, minuman, dll yang sehari omsetnya bisa puluha juta. Namun keahlian tangannya yang menghasilkan puluhan juta sehari tidak sebanding dengan gajinya yang hanya UMR. Inilah yang dimaksud Karl Marx dengan buruh yang teralienasi dari hasil sosial sangat sulit diwujudkan di tengah masyarakat yang materialis-kapitalis. Salah satu hal yang bisa kita lakukan adalah melakukan penyadaran bahwa ada praktik praktik ketidakadilan yang tidak dirasakan. Penyadaran itu hanya bisa dilakukan lewat pendidikan yang benar. Pendidikan yang rendah mengahasilkan masyarakat bodoh dan mudah dibodohi yang akibatnya semakin langgengnya praktik praktik kapitalisme. 0% found this document useful 0 votes71 views4 pagesCopyright© Attribution Non-Commercial BY-NCAvailable FormatsDOCX, PDF, TXT or read online from ScribdShare this documentDid you find this document useful?0% found this document useful 0 votes71 views4 pagesKeadilan Sosial Dan Keadilan EkonomiJump to Page You are on page 1of 4 You're Reading a Free Preview Page 3 is not shown in this preview. Reward Your CuriosityEverything you want to Anywhere. Any Commitment. Cancel anytime. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Keadilan diartikan sebagai suatu paham kesamaan antar manusia, dalam konteks ini dapat dipahami bahwa tidak ada perbedaan antara manusia atas alasan apapun. timbul pertanyaan mendasar siapakah yang harus menegakkan keadilan dalam masyarakat ? apakah masyarakat itu sendiri ataukah negara yang harus memberikan keadilan itu. keadilan timbul dari masyarakat itu sendiri, tetapi dalam implementasinya diperlukan adanya satu kelompok dalam masyarakat yang karena kualitas yang dimilikinya sehingga dapat mengadakan dan menegakkan keadilan-keadilan yang mengkedepankan nilai-nilai kemanusiaan serta mencegah terjadinya sesuatu yang berlawanan dengan kemanusiaan. keadilan dalam hubungannya dengan status dan lingkup sosial adalah bahwa Islam memberikan panduan moralistik agar manusia dapat hidup berdampingan secara damai dan rukun dengan manusia lain meskipun terdapat perbedaan suku, agama dan ras. sedangkan konsep keadilan ekonomi adalah bahwa islam sangat menekankan perwujudan menegakkan keadilan yang terpenting dan berpengaruh ialah menegakkan keadilan di bidang ekonomi atau yang di artikan sebagai pembagian kekayaan antar sesama anggota masyarakat yang dalam Islam sangat menekankan prinsip egaliteriasnisme persamaan hak dan menghindari segala bentuk kepincangan yang dimulai dari kepincangan ekonomi. dalam masyarakat yang tidak adil, kekayaan dan kemiskinan akan terjadi dalam kualitas dan proporsi yang tidak wajar sekalipun realitas selalu menunjukkan perbedaan-perbedaan antara manusia dalam konteks kemampuan fisik maupun mental tetapi kemiskinan dalam masayarakat dengan pemerintah yang tidak menegakkan keadilan adalah perwujudan dari asasi manusia adalah hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan harus dilindungi secara hukum. oleh karena itu HAM tidk dapat dikurangi atau dirampas tetapi harus dipertahankan. HAM tidak hanya membicarakan persoalan kemanusiaan tetapi juga memberikan pandangan tehadap persoalan-persoalan yang bersifat luas seperti persoalan-persoalan sosial dan asasi manusia dan keadilan sosial merupakan kedua terminologi yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. HAM adalah bagian terpenting dari keadilan sosial karena tanpa HAM maka keadilan sosial akan berjalan dari perwujudan Hak asasi manusia dan keadilan sosial yang kedua bahasa tersebut dapat disederhanakan menjadi hak asasi sosial social rights antara lain adalah hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, hak kesamaan dalam kehidupan bermasyarakat, hak untuk mendapatan jaminan sosial dan hak untuk mendapatkan satu penghidupan yang layak sepeti tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. perwujudan dari Hak asasi manusia dan keadilan ekonomi antara lain adalah hak untuk memiliki harta baik secara pribadi dan bersama, hak untuk bekerj dan mendapatkan pengasilan, hak atas kesejahteraan dan kehidupan yang memadai dan lain sebagainya. konsep dan pengaturan hak asasi manusia dalam bidang ekonomi yaitu setiap orang berhak mempunyai milik dan tidak seorang pun boleh merampas miliknya dengan sewenang-wenang, hak milik yang dimaksud adalah hak yang mempunyai fungsi sosial. Lihat Pendidikan Selengkapnya

keadilan sosial dan keadilan ekonomi hmi